Blog ini didedikasikan sebagai ajang tukar informasi dan diskusi konstruktif bagi para wirausahawan yang proaktif untuk selalu mengembangkan diri. Pengalaman berharga mengenai berbagai aspek bisnis akan sangat berguna bagi orang lain baik mengenai kita-kiat dan pencarian peluang bisnis , pengembangan dan ivonasi produk, strategi pemasaran, financing, penguatan SDM, membangun jaringan usaha, dan membangun persaingan untuk global.
Purwanto (34) barangkali termasuk perajin perak yang unik di Kotagede. Pertama, usaha peraknya itu bukan karena warisan orangtua. Kedua, latar belakang laki-laki ini adalah tukang las listrik. Lho, kok bisa nyambung menjadi tukang perak? Ternyata, ceritanya berliku sebelum ia sampai pada keadaan sekarang yang bisa membuka dua toko perak di Kotagede bernama YK Silver 925. Ia juga tak menyangka bahwa dari usaha nekatnya, kini dapat memberi nafkah tujuh karyawan. Ia menghabiskan masa studi hingga bangku SMP di tanah kelahirannya, Kebumen. Sesudahnya, dia ikut ayahnya merantau ke Lampung, Sumatera.
Purwanto melanjutkan sekolah ke salah satu sekolah teknik menengah (STM). Bapak membuka bengkel las, katanya. Kondisi perekonomian yang tidak berkecukupan memupuk rasa tanggung jawab sebagai anak laki-laki. Berbagai pekerjaan serabutan pernah ia lakoni, termasuk menjadi kuli panggul di pasar. Namun, hal itu dianggapnya biasa, yang penting dapat uang halal. Purwanto tidak canggung mengingat sejak kecil sudah terbiasa bekerja. Ia pernah jualan es serta menjadi buruh di sawah. Kondisi ini selalu menghadapkannya pada situasi tanpa duit. Kesempatan unik datang lewat seorang teman. Purwanto yang masih membantu sang ayah ngelas ini, bisa berangkat ke Jepang mengikuti training kerja mengelas dan bekerja dua tahun di perusahaan pembuatan terpal di Kyushu.
Pengalaman yang amat berharga. Bahasa Kemampuan berbahasa Jepang mengantarnya melakoni pekerjaan sebagai pemandu wisatawan Jepang. Nasib mengantarnya lagi ke Jepang dan bekerja pada perusahaan pengelasan. Tahun 2001, dia pulang ke Yogyakarta. Dari hasil melanglang buana tadi, uang di kantong tetap minim. Ia pun bekerja dengan menjualkan kerajinan perak seorang perajin di Kotagede. Salah satu tempat mangkalnya adalah Malioboro. Dari sinilah, ia menimba ilmu secara otodidak. Saya banyak memerhatikan orang buat perak. Sepertinya nyaris serupa dengan pekerjaan mengelas. Bedanya hanya barang yang dilas adalah perak dan berukuran kecil, bukan besi dan berukuran besar, tutur laki-laki kelahiran Kebumen, 8 November 1973 ini.
Ia mulai berpikiran untuk membuat sendiri kerajinan perak. Kehendak dan niat yang kuat memudahkan Purwanto akhirnya mahir membuat kerajinan perak. Yang paling banyak dibikin adalah suvenir dan perhiasan, seperti gelang, kalung, dan cincin. Saya sungguh belajar cara membuat kerajinan perak dari pengalaman dan otodidak, begitu katanya. Sebuah jawaban yang barangkali sangat umum terdengar di telinga, tetapi tetap sulit dilakukan. Menurut dia, kunci utama barangkali kepepet. Purwanto mengajarkan secara tidak langsung bahwa keterampilan apa pun sebenarnya bisa dipelajari. Perkara itu nanti bisa menghasilkan uang untuk hidup atau tidak, dipikir belakangan saja. Yang penting harus ada kemauan untuk maju, walau selangkah demi selangkah. Perak kini ibarat gantungan hidup Purwanto. Karena perak yang menjalani hari-hari lebih mapan dibanding masa-masa sebelumnya....
Purwanto (34) barangkali termasuk perajin perak yang unik di Kotagede. Pertama, usaha peraknya itu bukan karena warisan orangtua. Kedua, latar belakang laki-laki ini adalah tukang las listrik. Lho, kok bisa nyambung menjadi tukang perak? Ternyata, ceritanya berliku sebelum ia sampai pada keadaan sekarang yang bisa membuka dua toko perak di Kotagede bernama YK Silver 925. Ia juga tak menyangka bahwa dari usaha nekatnya, kini dapat memberi nafkah tujuh karyawan. Ia menghabiskan masa studi hingga bangku SMP di tanah kelahirannya, Kebumen. Sesudahnya, dia ikut ayahnya merantau ke Lampung, Sumatera.
Purwanto melanjutkan sekolah ke salah satu sekolah teknik menengah (STM). Bapak membuka bengkel las, katanya. Kondisi perekonomian yang tidak berkecukupan memupuk rasa tanggung jawab sebagai anak laki-laki. Berbagai pekerjaan serabutan pernah ia lakoni, termasuk menjadi kuli panggul di pasar. Namun, hal itu dianggapnya biasa, yang penting dapat uang halal. Purwanto tidak canggung mengingat sejak kecil sudah terbiasa bekerja. Ia pernah jualan es serta menjadi buruh di sawah. Kondisi ini selalu menghadapkannya pada situasi tanpa duit. Kesempatan unik datang lewat seorang teman. Purwanto yang masih membantu sang ayah ngelas ini, bisa berangkat ke Jepang mengikuti training kerja mengelas dan bekerja dua tahun di perusahaan pembuatan terpal di Kyushu.
Pengalaman yang amat berharga. Bahasa Kemampuan berbahasa Jepang mengantarnya melakoni pekerjaan sebagai pemandu wisatawan Jepang. Nasib mengantarnya lagi ke Jepang dan bekerja pada perusahaan pengelasan. Tahun 2001, dia pulang ke Yogyakarta. Dari hasil melanglang buana tadi, uang di kantong tetap minim. Ia pun bekerja dengan menjualkan kerajinan perak seorang perajin di Kotagede. Salah satu tempat mangkalnya adalah Malioboro. Dari sinilah, ia menimba ilmu secara otodidak. Saya banyak memerhatikan orang buat perak. Sepertinya nyaris serupa dengan pekerjaan mengelas. Bedanya hanya barang yang dilas adalah perak dan berukuran kecil, bukan besi dan berukuran besar, tutur laki-laki kelahiran Kebumen, 8 November 1973 ini.
Ia mulai berpikiran untuk membuat sendiri kerajinan perak. Kehendak dan niat yang kuat memudahkan Purwanto akhirnya mahir membuat kerajinan perak. Yang paling banyak dibikin adalah suvenir dan perhiasan, seperti gelang, kalung, dan cincin. Saya sungguh belajar cara membuat kerajinan perak dari pengalaman dan otodidak, begitu katanya. Sebuah jawaban yang barangkali sangat umum terdengar di telinga, tetapi tetap sulit dilakukan. Menurut dia, kunci utama barangkali kepepet. Purwanto mengajarkan secara tidak langsung bahwa keterampilan apa pun sebenarnya bisa dipelajari. Perkara itu nanti bisa menghasilkan uang untuk hidup atau tidak, dipikir belakangan saja. Yang penting harus ada kemauan untuk maju, walau selangkah demi selangkah. Perak kini ibarat gantungan hidup Purwanto. Karena perak yang menjalani hari-hari lebih mapan dibanding masa-masa sebelumnya....
Nyaris tidak ada kasus sejenis di dunia, dimana satu kelompok ekonom berkuasa selama hampir 40 tahun nyaris tiada henti dari 1966-2006, menentukan strategi dan kebijakan ekonomi suatu negara. Indonesia telah mengalami pergantian presiden 5 kali sejak tahun 1966, perubahan sistem dan struktur politik, pergantian pemimpin sipil maupun militer, reformasi tentara, tetapi pelaku perumus kebijakan ekonomi (Mafia Berkeley) nyaris tidak berubah selama 40 tahun. Tidak aneh jika tidak ada terobosan inovatif dalam strategi dan kebijakan ekonomi Indonesia. Patut disayangkan karena dalam periode 40 tahun terakhir, ekonomi global telah banyak mengalami perubahan ke arah yang lebih maju, terutama ekonomi kawasan Asia yang terus semakin dinamis. Sebagai konsekuensi dari kegagalan melakukan perubahan kebijakan ekonomi sejak tahun 1960-an, Indonesia akhirnya semakin tertinggal dibanding negara-negara besar lainnya di Asia.
Kelompok Mafia perumus kebijakan ekonomi Indonesia telah dipersiapkan secara sistematis oleh kekuatan luar Indonesia selama sepuluh tahun sebelum berkuasa (1956-1965) sebagai bagian dari strategi perang dingin menghadapi kekuatan progresif dan revolusioner di kawasan Asia. Kelompok tersebut dikenal dengan sebutan “Mafia Berkeley” karena kebanyakan dari generasi pertamanya lulusan Program Khusus di Universitas Berkeley, California. Di kemudian hari, alumnus dari universitas lain bergabung dalam kelompok ini, tetapi tetap menganut garis strategis yang sama. Padahal para mahasiswa Universitas Berkeley tahun 1960an terkenal progresif dan mayoritas anti perang Vietnam. Tetapi program untuk Mafia Berkeley dirancang khusus untuk orang Indonesia yang dipersiapkan untuk dikemudian hari menjadi bagian dari hegemoni global Amerika. Disebut “Mafia”, mengambil ide dari organisasi kejahatan terorganisir di Amerika, karena mereka secara sistematis dan terorganisir menjadi alat dari hegemoni dan kepentingan global di Indonesia.
Segera setelah kejatuhan Presiden Soekarno, kelompok Mafia Berkeley mengabdi selama 32 tahun kepada regim otoriter Soeharto. Banyak dari anggota dan muridnya yang menduduki posisi-posisi kunci dalam bidang ekonomi dan menjadi saluran strategi dan kebijakan yang dirumuskan oleh IMF, Bank Dunia dan Departemen Keuangan Amerika Serikat. Mafia Berkeley sekaligus berfungsi sebagai alat untuk memonitor agar kebijakan ekonomi Indonesia sejalan dan searah dengan kebijakan umum ekonomi yang digariskan oleh Washington. Garis kebijakan ini di kemudian hari dikenal dengan “Washington Konsensus”. Sekilas program Washington Konsensus tersebut sangat wajar dan netral, namun demikian dibalik program tersebut tersembunyi kepentingan negara-negara Adikuasa.
Pertama, kebijakan anggaran ketat, selain untuk mengendalikan stabilitas makro dan menekan inflasi, sebetulnya juga dimaksudkan agar tersedia surplus anggaran untuk membayar utang. Bahkan penghapusan subsidi untuk rakyat seperti untuk pendidikan, kesehatan, perumahan, UKM, dipaksakan hanya agar tersedia surplus anggaran untuk membayar utang. Pembayaran utang adalah suatu keharusan, sementara anggaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar rakyat seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dll adalah urusan belakangan. Kedua, liberalisasi keuangan untuk memperlancar transaksi global dan menjamin modal dan dividen setiap saat dapat keluar dari negara berkembang. Ketiga, liberalisasi industri dan perdagangan memudahkan negara-negara maju mengekspor barang dan jasa ke negara berkembang. Tetapi negara-negara maju sendiri melakukan perlindungan terhadap sektor industri dan pertaniannya melalui kuota, kebijakananti-dumping, export restraint, subsidi dan hambatan non-tarif.
Keempat, privatisasi atau penjualan aset-aset milik negara dimaksudkan agar peranan negara di dalam ekonomi berkurang sekecil mungkin. Dalam prakteknya program penjualan aset-aset negara tersebut dilakukan dengan harga sangat murah (under-valued) sehingga sering terjadi program privatisasi identik dengan rampokisasi (piratization), seperti diungkapkan Prof. Marshall I. Goldman dari Harvard.
Dalam prakteknya, kebijakan Konsesus Washington sering dipaksakan sekaligus kepada negara berkembang tanpa tahapan, fleksibilitas dan persiapan untuk memperkokoh kekuatan ekonomi domestik. China, yang melakukan proses reformasi ekonomi sejak 1978, menggunakan pendekatan yang kerap disebut Deng Xiaoping sebagai “crossing the river by feeling the stones”. Walaupun melakukan liberalisasi, tetapi proses liberalisasi tersebut dilakukan secara bertahap dan dipersiapkan, dengan terlebih dulu memperkuat kekuatan produktif di dalam negeri. China menempatkan liberalisasi sektor keuangan pada tahap akhir dari reformasi ekonomi. Bahkan ketika cadangan devisanya nyaris mencapai US$ 1 triliun, China tetap tidak bersedia melakukan liberalisasi penentuan nilai tukarnya.
Pada pertengahan tahun 1960-an GNP perkapita Indonesia, Malaysia, Thailand, Taiwan, China nyaris sama, yaitu kurang dari US$100 per kapita. Setelah lebih dari 40 tahun, GNP perkapita negara-negara tersebut pada tahun 2004, mencapai: Indonesia sekitar US$ 1.000, Malaysia US$ 4.520, Korea Selatan US$ 14.000, Thailand US$ 2.490, Taiwan US$ 14.590, China US$ 1.500. Ternyata bahwa kekuasaan dan peranan Mafia Berkeley nyaris 40 tahun tidak mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan mewariskan potensi sebagai salah satu negara gagal (failed state) di Asia. Kenyataannya Indonesia bukanlah the next Korea, dan bahkan bukan the next Malaysia. Setelah 40 tahun di bawah kendali Mafia Berkeley, Indonesia justru berpotensi menjadi the new Philipina.
Mafia Berkeley telah gagal membawa Indonesia menjadi negara yang sejahtera dan besar di Asia walaupun didukung regim otoriter selama 32 tahun. Selain ketinggalan dari segi pendapatan perkapita, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki distribusi pendapatan paling timpang, stok utang paling besar, serta memiliki landasan struktural dan industri yang sangat rapuh. Padahal negara-negara seperti Taiwan, Malaysia, Korea Selatan, China dan Thailand tidak memiliki sumber daya alam yang besar seperti Indonesia. Dibawah pengaruh dan kekuasaan Mafia Berkeley, utang yang besar dan habisnya kekayaan alam dan hutan yang rusak, ternyata hanya menghasilkan pendapatan per kapita sekitar US$ 1.000. dan pemenuhan kebutuhan dasar sangat minimum serta ketergantungan mental maupun finansial terhadap utang luar negeri.
Mafia Berkeley juga gagal melakukan reformasi terhadap birokrasi dan justru mendorong pegawai negeri dan ABRI untuk bertindak koruptif karena penentuan skala gaji yang sangat tidak manusiawi. Anggota dan murid Mafia Berkeley sendiri direkayasa untuk mendapatkan pendapatan yang sangat tinggi melalui penunjukan mereka sebagai komisaris di BUMN-BUMN, double/tripple billing di BI, DepKeu dan Bappenas. Dengan pendapatan yang tinggi tersebut, Mafia Berkeley tidak memiliki empati terhadap nasib pegawai negeri dan ABRI sehingga tidak berupaya melakukan reformasi penggajian pegawai negeri dan ABRI. Dengan sengaja maupun tidak sengaja, mereka mendorong pegawai negeri dan ABRI menjadi koruptor.
Kegagalan penting lainnya yang dilakukan oleh Mafia Berkeley adalah mengundang keterlibatan IMF untuk mengatasi krisis ekonomi pada bulan Oktober 1997. Keterlibatan IMF tersebut membuat krisis menjadi lebih parah. Tanpa keterlibatan IMF, krisis ekonomi akan tetap terjadi, tetapi skalanya akan relatif lebih kecil (pertumbuhan ekonomi antara - 2% sampai 0%) pada tahun 1998, tetapi keterlibatan IMF telah mengakibatkan ekonomi Indonesia anjlok luar biasa –12,8% pada tahun 1998, terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Biaya sosial ekonomis dari krisis tersebut dalam bentuk kerusuhan sosial (IMF-provoked riots), peningkatan puluhan juta pengangguran, kebangkrutan ekonomi nasional dan swasta, biaya rekapitalisasi bank lebih dari Rp 600 trilliun, serta tambahan beban utang puluhan milyar dollar masih terasa sampai saat ini. Dokter yang diminta tolong untuk menyembuhkan penyakit pasien, selain gagal menyembuhkan penyakit juga melakukan berbagai amputasi yang tidak perlu dan ternyata membebankan biaya kegagalannya kepada sang pasien.
Dalam menjawab berbagai kegagalan tersebut, anggota Mafia Berkeley biasanya menggunakan alasan klasik yang menyesatkan, yaitu akibat prilaku mantan Presiden Soeharto. Adalah betul bahwa Soeharto penuh KKN, tetapi berbagai kegagalan tersebut tidak dapat dibebankan hanya kepada Soeharto. Ketika ekonomi tumbuh lebih tinggi pada awal 1990-an, Mafia Berkeley dengan tanpa malu mengklaimnya sebagai keberhasilan mereka, tetapi ironisnya ketika krisis 1997/1998 terjadi, semua kesalahan kemudian ditimpakan kepada Soeharto. Padahal Mafia Berkeley lah yang seharusnya bertanggung jawab karena mereka yang merumuskan strategi, kebijakan dan terlibat dalam implementasinya. Banyak dari berbagai kegagalan tersebut berada pada tataran sangat teknis dan operasional yang tidak dipahami oleh Soeharto. Adalah sangat tidak bertanggungjawab dan tidak ksatria, besedia mejadi pejabat selama 32 tahun, ikut menikmati privileges dan ekses kekuasaan Soeharto, tetapi kemudian menimpakan semua kegagalan dan kesalahan kepada Soeharto, itupun baru berani setelah Soeharto tidak berkuasa.
Menjadi pertanyaan, mengapa Mafia Berkeley gagal membawa Indonesia menjadi negara yang sejahtera dan besar di Asia walaupun berkuasa selama nyaris 40 tahun? Karena strategi dan kebijakan ekonomi Indonesia yang dirancang oleh Mafia Bekeley akan selalu menempatkan Indonesia sebagai subordinasi (sekedar kepanjangan tangan) dari kepentingan global. Padahal tidak ada negara menengah yang berhasil meningkatkan kesejahteraannya dengan mengikuti model Washington Konsensus. Kemerosotan selama dua dekade di Amerika Latin(1980-2000) adalah contoh monumental dari kegagalan tersebut. Justru negara-negara yang melakukan penyimpangan dari model Washington Konsensus seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Malaysia, China, dll. berhasil meningkatkan kesejahteran dan memperbesar kekuatan ekonominya. Negara-negara yang berhasil tersebut mengikuti model pembangunan Asia Timur yang memberikan peranan yang seimbang antara negara dan swasta, serta ketergantungan utang yang minimal. Dua negara Asia, Indonesia dan Philipina yang patuh pada Washington Konsensus, mengalami kemerosotan ekonomi terus-menerus, ketergantungan utang yang permanen, ketimpangan pendapatan sangat mencolok, kemiskinan yang merajalela dan kerusakan lingkungan yang parah.
Subordinasi kepentingan rakyat dan nasional kepada kepentingan global mengakibatkan Indonesia tidak memiliki kemandirian dalam perumusan Undang-Undang, strategi dan kebijakan ekonomi. Indonesia juga tidak memiliki fleksibilitas untuk merumuskan strategi ekonomi karena terpaku pada model generik Washington Konsensus. Padahal model tersebut dirancang terutama untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi global sehingga negara-negara yang mengikutinya justru akan gagal meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Hasil tipikal dari model Washington Konsensus adalah siklus terus-menerus dari “krisis ekonomi dan akumulasi utang”, seperti yang terjadi di banyak negara Latin Amerika, Afrika dan Indonesia. Krisis ekonomi biasanya diselesaikan hanya dengan menambah beban utang yang kemudian akan kembali menjadi sumber krisis baru. Namun dari segi kepentingan ekonomi global, krisis ekonomi merupakan peluang untuk memaksa negara yang bersangkutan melakukan liberalisasi ekstrim dan privatisasi ugal-ugalan. Liberalisasi ekstrim ala Washington Konsensus sangat berbeda dengan keterbukaan bertahap dan penuh persiapan untuk memperkuat ekonomi domestik yang dilakukan oleh negara-negara Asia lainnya. Jepang, Korea, China dan bahkan Malaysia dan Thailand terlebih dahulu memberikan insentif ekspor kepada industri domestik dalam upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing. Liberalisasi dilakukan hanya setelah ekonomi domestik telah cukup kuat dan mampu bersaing di level global. Ketergantungan terhadap utang juga memungkinkan kepentingan global ikut intervensi merumuskan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah seperti Undang-undang tentang privatisasi air, BUMN, migas dsb.
Modus Operandi Mafia Berkeley
Modus operandi utama dari Mafia Berkeley adalah mengabdi kepada kekuasaan apapun konsekuensinya, tidak penting apakah pemerintahan tersebut otoriter, pelanggar hak asasi manusia, ataupun penuh KKN. Tidak ada sikap etis dan moral untuk menolak tawaran jabatan dari pemerintahan yang melanggar prinsip-prinsip demokratis dan keadilan. Dalam banyak kasus, Mafia Berkeley justru menjadi corong public relations di berbagai forum dan media untuk memperlunak dan mempermanis image pemerintahan otoriter dan represif.
Efektifitas media relations Mafia Berkeley terutama dilakukan dengan memberikan akses khusus, dalam bentuk bocoran informasi dan dokumen-dokumen rahasia kepada satu media harian dan satu media mingguan terkemuka. Diskriminasi akses informasi tersebut merupakan tindakan tidak fair dalam kompetisi pers di Indonesia. Kedua media tersebut memilik pandangan yang sangat liberal dalam bidang politik dan sosial, tetapi sangat konservatif dalam bidang ekonomi: bagaikan partai Demokrat di Amerika dalam bidang politik dan sosial, tetapi bagaikan partai Konservatif di Amerika dalam bidang ekonomi.
Pola rekruitmen Mafia Berkeley dilakukan dengan mengandalkan prinsip utama loyalitas dan feodalisme, diatas kriteria profesionalisme. Dengan prinsip utama tersebut, kepatuhan dan loyalitas anggota, murid dan cucu-murid Mafia Berkeley dapat terus dipertahankan. Kaderisasi kemudian dilanjutkan dengan memberikan kesempatan akademis di Amerika sehingga terjadi sinkronisasi dan kesamaan cara berpikir. Patut dicatat bahwa karakter anggota dan murid-murid Mafia Berkeley sangat berbeda dengan generasi pejuang kemerdekaan Indonesia seperti Hatta, Syahrir, Ali Sostroamidjojo dkk. yang semangat nasionalismenya justru semakin kuat ketika mendapat kesempatan belajar di luar negeri. Mereka juga menarik pelajaran dari sisi positif kehidupan politik dan sosial Barat dan sekaligus memahami ekses negatif dari sistem kapitalisme Barat. Sangat berbeda dengan Hatta dkk, kader-kader Mafia Berkeley yang memang “diprogram” untuk menjadi alat kepentingan global justru semakin melecehkan arti penting semangat nasionalisme dan kemandirian. Kader-kader Mafia Berkeley ini kemudian diberikan kesempatan untuk menjadi Ketua Depertemen, Dekan, ketua lembaga penelitian ekonomi, dsb. Penunjukan jabatan struktural akademis tersebut biasanya diberikan kepada kader yang lebih loyal dan patuh, dan bukan yang paling mampu secara akademik ataupun profesional. Sebagai kompensasi loyalitas, kader-kader Mafia direkayasa untuk menjadi komisaris BUMN-BUMN, walaupun terbukti kinerja BUMN selama nyaris 40 tahun dibawah pengaruh Mafia Berkeley tidak pernah menunjukkan kinerja yang menonjol. Di samping itu para kader diberikan berbagai bonus dalam bentuk perjalanan ke luar negeri, keanggotaan di berbagai komite dengan kompensasi finansial. Dengan struktur dan skala pendapatan yang berkali lipat lebih tinggi dari pegawai negeri dan ABRI, kader Mafia Berkeley merasa dirinya sangat elitis sehingga tidak memiliki empati terhadap nasib pegawai-negeri, ABRI, dan rakyat biasa.
Lembaga-lembaga akademik dan penelitian yang dikontrol dan menjadi instrumen Mafia Berkeley dikelola dengan prinsip loyalitas, feodalisme dan kepatuhan. Sumber pembiayaan utama dari lembaga-lembaga yang dikontrol Mafia Berkeley terutama berasal dari hibah dari IMF, Bank Dunia, USAID dan lembaga-lembaga kreditor internasional lainnya. Tidak aneh jika hasil penelitian dan rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga penelitian dan akademik tersebut, biasanya sejalan dan sebangun dengan rekomendasi Washington Konsensus/IMF–Bank Dunia dan policy papers USAID. Inilah salah satu mekanisme sosialisasi publik dari rekomendasi dan kebijakan Washington Konsensus/IMF-Bank Dunia. Elit politik dan masyarakat awam sering terkecoh karena diberikan kesan bahwa hasil penelitian tersebut sekan-akan independen dan netral.
Untuk memperkuat images di dalam maupun di luar negeri, Mafia Berkeley melalui lembaga-lembaga yang dikontrolnya, termasuk Departemen Teknis, biasanya memperkerjakan banyak konsultan asing yang dibiayai anggaran non-budgeter atau pinjaman/hibah dari IMF, Bank Dunia dan USAID. Para konsultan ini kemudian menjadi mesin public relation yang terus-menerus memuji kehebatan Mafia Berkeley dalam bentuk penulisan buku, artikel maupun wawancara di media massa. Inilah yang menjelaskan mengapa Mafia Berkeley mampu bertahan dan mengendalikan kebijakan ekonomi Indonesia selama hampir 40 tahun, meskipun kebijakan Mafia Berkeley telah menyebabkan krisis ekonomi paling buruk sepanjang sejarah Indonesia, ketimpangan distribusi pendapatan yang sangat besar, serta sektor finansial dan struktur industri yang sangat rapuh. Biasanya pemimpin politik negara yang kurang paham dengan modus operandi Mafia Berkeley, sering terpengaruh oleh opini-opini “bayaran” seperti itu, yang kemudian biasanya dikutip ulang oleh media harian dan mingguan yang merupakan kolaborator Mafia Berkeley. Mesin public relation Mafia Berkeley menciptakan propaganda, media yang menjadi kolaborator Mafia Berkeley kemudian mempublikasikannya, lembaga riset domestik dan konsultan asing mengamininya dan pemimpin politik pun akhirnya ikut terpengaruh.
Jika ada kebijakan Presiden atau menteri lainnya, yang bukan anggota Mafia Berkeley, yang menyimpang dari arahan Washington Konsensus/IMF–Bank Dunia, USAID, anggota-anggota Mafia dengan cepat melaporkan kepada perwakilan IMF–Bank Dunia, USAID untuk dikritik di laporan-laporan resmi lembaga-lembaga kreditor. Kritik-kritik tersebut kemudian dipublikasikan di kedua media kolaborator dalam negeri. Untuk menjaga agar arah strategis kebijakan ekonomi Indonesia sejalan dengan arahan IMF–Bank Dunia-USAID, Mafia Berkeley menyepakati penyusunan undang-undang atau peraturan pemerintah dikaitkan dengan pinjaman utang luar negeri. Dengan mekanisme seperti ini, kepentingan rakyat dan nasional Indonesia dijamin menjadi sub-ordinasi kepentingan global sehingga berbagai potensi Indonesia untuk menjadi negara besar di Asia tidak akan pernah terealisasikan. Mekanisme mengaitkan utang luar negeri dengan penyusunan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah juga memungkinkan adanya intervensi kepentingan global terhadap kedaulatan ekonomi dan politik Indonesia.
Menjadi pertanyaan apakah Mafia Berkeley masih relevan dengan tantangan yang dihadapi Indonesa saat ini? Sampai saat ini murid dan cucu murid Mafia Berkeley masih terus menjejali Indonesia dengan kebijakan Neoliberal ala Washington Consensus. Padahal perlu dicatat bahwa dalam satu dekade terakhir, Bank Dunia dan IMF –yang merupakan “Tuan” darikebijakan ekonomi neoliberal— telah mengakui berbagai kesalahannya dan telah melakukan sejumlah koreksi terhadap kebijakan mereka selama ini. Dalam berbagai kesempatan, Bank Dunia dan IMF menyatakan bahwa liberalisasi keuangan yang terlalu cepat telah meningkatkan kemungkinan suatu negara terkena krisis. Dalam publikasi terakhir Bank Dunia tentang ekonomi Asia Timur (An East Asian Renaissance: Ideas for Growth, 2007), Bank Dunia juga mengakui bahwa pemerintah harus mengambil suatu tindakan untuk mengoreksi ketidaksempurnaan pasar, terutama dengan berupaya meningkatkan skala industri domestik. Dengan kata lain, menyerahkan semuanya kepada mekanisme pasar dianggap bukan lagi merupakan pendekatan yang tepat dalam kebijakan ekonomi. Namun Mafia Berkeley dan kroninya masih terus saja menggunakan pemahaman atau semboyan lama bahwa kegagalan pemerintah lebih buruk daripada kegagalan pasar, dan dengan menyerahkan semuanya kepada mekanisme pasar, mereka juga seakan-akan telah melindungi negara dari kepentingan dan intervensi pihak-pihak tertentu. Padahal fakta sesungguhnya adalah Mafia Berkeley merupakan representasi dari kepentingan ekonomi dan finansial “Tuan” mereka di Washington.
Selain itu, kemungkinan keberhasilan murid dan cucu murid Mafia Berkeley untuk membawa Indonesia mengejar ketertinggalan dari negara Asia lainnya, juga sangat kecil karena modus operandi Mafia yang berlandaskan prinsip subordinasi dan kepatuhan global, sangat tidak cocok dengan iklim Indonesia yang demokratis pasca kejatuhan Soeharto. Mayoritas murid dan cucu-murid Mafia Berkeley juga tidak memiliki kemampuan leadership dan implementasi yang tangguh karena terbiasa didukung oleh kekuatan otoriter dan perlindungan terus-menerus dari kekuatan global. Padahal tantangan utama kebijakan ekonomi di era demokratis ini adalah leadership yang kuat dan kemampuan persuasi berlandaskan fakta. Pemimpin dituntut mampu mendemonstrasikan kepada rakyat dan DPR bahwa pilihan kebijakan ekonomi benar-benar memiliki keberpihakan kepada rakyat dan kepentingan nasional, bukan lagi dengan metode paksaan melalui penerapan berbagai peraturan layaknya era otoriter.
Ketika banyak pihak masih berwacana dan bereksperimen mengenai bahan bakar nabati untuk konsumsi masyarakat umum, Soekaeni sudah selangkah lebih maju. Pensiunan pegawai sebuah badan usaha milik negara itu sudah memproduksinya secara massal. Pemilik kendaraan bermotor dan ibu rumah tangga kini memiliki alternatif bahan bakar yang baru. Saya terusik ketika pada tahun 2004-2005, investor asing berencana menjadikan 750.000 hektar lahan di Lampung sebagai perkebunan singkong. Mau apa mereka dengan perkebunan singkong seluas itu, sementara di rumah saya singkong hanya bisa menjadi getuk,” ujar Soekaeni. Getuk adalah makanan pedesaan Jawa yang berasal dari parutan singkong yang dikukus. Setelah secara intensif mengikuti perkembangan berita mengenai rencana investasi pada perkebunan singkong itu, Soekaeni baru tahu bahwa investor itu akan menggunakan singkong sebagai bahan dasar membuat bahan bakar nabati. Tahun 2002, ketika masih bekerja di sebuah BUMN, Soekaeni sudah mulai mengembangkan perkebunan singkong di Kampung Warung Ceuri, Desa Nyangkowek, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di lahan 7 hektar, ia mengembangkan perkebunan singkong dengan pola intensif. ”Saya memilih menggunakan pupuk organik karena pupuk pabrik ternyata membuat tanah bantat dan makin tak subur,” katanya. Pupuk itu dibuat sendiri dengan formula yang dirahasiakan, tetapi sama sekali tak menggunakan bahan kimia. Intensif Dengan pola intensif itu, produktivitas lahan bisa mencapai 100 ton per hektar dengan masa panen hanya 7 bulan. Di lahan milik petani, produktivitasnya paling-paling hanya 60 ton per hektar karena tidak dipupuk dan masa panen bisa mencapai 11 bulan. Hingga tahun 2004, Soekaeni menjual singkong dari lahannya ke pabrik tapioka dan pabrik ceriping singkong. Karena tingginya produktivitas singkong itu, Soekaeni sering diundang ke berbagai pameran produk dan teknologi pertanian. ”Namun, dari pameran-pameran itu saya tak mendapat apa-apa. Selalu orang lain yang untung,” katanya. Setelah pensiun pada tahun 2005, Soekaeni membulatkan tekad untuk menekuni pengolahan singkong menjadi bahan bakar terbarukan. ”Saat itu, saya sama sekali tidak tahu caranya. Saya kemudian mengumpulkan semua pemberitaan mengenai bio-etanol. Dari situ saya baru tahu, supaya tak hanya menjadi getuk, ternyata parutan singkong harus ditambah enzim alpha amilase,” kata sarjana ekonomi tersebut. Bekal dari kliping berita ternyata belum memenuhi keingintahuan Soekaeni untuk membuat etanol dari singkong. Dia lalu memberanikan diri bertanya kepada seorang pakar dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Dari pakar itu, Soekaeni mengerti bagaimana cara membuat singkong menjadi bahan bakar. Proses rumit Proses perubahan bentuk dari singkong padat menjadi cairan etanol ternyata rumit. Namun, Soekaeni yang tak memiliki dasar pengetahuan ilmu kimia itu cepat tanggap. ”Itu karena saya memiliki keinginan besar untuk belajar,” katanya. Dari hasil uji coba selama 6 bulan, Soekaeni berhasil membuat singkong padat menjadi etanol. Pertama-tama, singkong diparut dan direbus dalam campuran enzim alpha amilase. Setelah direbus, campuran itu difermentasi dengan cara diberi ragi selama tiga hari. Bahan itu diuapkan untuk memisahkan parutan singkong dan cairan rebusan yang bercampur dengan enzim. Soekaeni mendapat kesulitan dalam proses penguapan atau destilasi. ”Yang saya uapkan itu masih campuran antara air dan alkohol,” katanya. Titik didih air dan alkohol berbeda. Air mendidih pada 100 derajat Celsius, sementara alkohol sudah mendidih pada 70-80 derajat Celsius. ”Uap pada suhu 70-80 derajat Celsius adalah uap alkohol, jadi bisa saya pisahkan,” ujarnya. Berdasarkan uji coba itu, Soekaeni kemudian mendirikan pabrik yang total asetnya sekitar Rp 1 miliar dari bekal menabung dan uang pesangonnya. Kini, pabrik pengolahan singkong menjadi etanol milik Soekaeni itu sudah menghasilkan 200 liter etanol per hari. Beberapa bulan ke depan, produksinya akan dinaikkan menjadi 1.000 liter karena sekarang sedang dilakukan pengembangan pabrik. Campuran premium Etanol hasil produksi Soekaeni dengan kadar 90 persen sampai 95 persen dijual dengan harga Rp 8.500 per liter, bisa digunakan untuk pengganti minyak tanah. Adapun etanol kadar 95 persen hingga 100 persen dijual Rp 10.000 untuk campuran premium. Kok mahal? Memang benar, tetapi daur pembakarannya jauh lebih panjang daripada minyak tanah dan pertamax. Satu liter minyak tanah biasanya hanya cukup untuk bahan bakar kompor selama dua jam berturut-turut, sedangkan etanol 90 persen hingga 95 persen bisa menghidupkan kompor selama 15 jam berturut-turut. Etanol kadar 100 persen bisa digunakan sebagai campuran premium dengan perbandingan sembilan liter premium dengan campuran satu liter etanol atau 9:1. Bahan bakar campuran ini menghasilkan oktan yang lebih tinggi dibandingkan pertamax. Dengan harga pertamax kini Rp 10.300 per liter, harga 10 liter pertamaks sudah Rp 103.000. Sementara itu, campuran 9:1 premium dan etanol hanya Rp 70.000. Hanya Dimanfaatkan Jika tak dongkol dimanfaatkan oleh broker-broker pameran, Soekaeni tak akan belajar bagaimana membuat singkong menjadi etanol. Ceritanya, ketika varietas singkong yang dikembangkannya terbukti unggul dibandingkan dengan varietas lainnya, banyak orang sangat tertarik. Soekaeni kemudian diundang untuk memamerkan singkong varietas unggul itu di beberapa kota. ”Janjinya, kalau ada investor yang tertarik membuka perkebunan singkong, saya akan menjadi pemasok bibitnya. Namun, selama dua tahun berpameran dan bertemu banyak calon investor, tak ada hasilnya sama sekali. Bibit saya dipakai, tetapi saya tak bisa jadi pemasok,” kata Soekaeni menggambarkan kekecewaannya. Berangkat dari rasa kecewa karena terus-menerus dimanfaatkan, Soekaeni akhirnya berupaya sendiri memanfaatkan singkong varietas unggul yang dikembangkannya. Singkong varietas unggul yang dikembangkannya sebenarnya sudah terserap habis ke pabrik pembuatan tapioka dan pabrik ceriping singkong. Namun, Soekaeni tak puas dengan pencapaian itu, dan dia menjatuhkan pilihan pada pembuatan bio-etanol. (aha)
BIODATA Nama: Soekaeni Tempat, tanggal lahir: Semarang, 6 September 1950 Istri: Sri Hartati (almarhum) Anak: 1. Daniel Andang Widiananta (34) 2. Ester Widi Andandangsari (31) 3. Elly Kurnia Andangratri (29) 4. Ruth Laurita Andanglestari (28) Pendidikan: 1.SD Masehi Poncol, lulus tahun 1962 2. SMP Masehi Poncol, lulus tahun 1965 3. SMAN 3 Semarang, lulus tahun 1968 4. Pendidikan Telkom selama dua tahun, lulus tahun 1975 5. Universitas Terbuka di Medan, lulus tahun 2003 Pekerjaan: 1. Manajer Marketing PT Telkom Cabang Jakarta Barat, pensiun 2005. 2. Presiden Direktur PT Panca Jaya Raharja
Purwanto (34) barangkali termasuk perajin perak yang unik di Kotagede. Pertama, usaha peraknya itu bukan karena warisan orangtua. Kedua, latar belakang laki-laki ini adalah tukang las listrik. Lho, kok bisa nyambung menjadi tukang perak? Ternyata, ceritanya berliku sebelum ia sampai pada keadaan sekarang yang bisa membuka dua toko perak di Kotagede bernama YK Silver 925. Ia juga tak menyangka bahwa dari usaha nekatnya, kini dapat memberi nafkah tujuh karyawan. Ia menghabiskan masa studi hingga bangku SMP di tanah kelahirannya, Kebumen. Sesudahnya, dia ikut ayahnya merantau ke Lampung, Sumatera.
Purwanto melanjutkan sekolah ke salah satu sekolah teknik menengah (STM). Bapak membuka bengkel las, katanya. Kondisi perekonomian yang tidak berkecukupan memupuk rasa tanggung jawab sebagai anak laki-laki. Berbagai pekerjaan serabutan pernah ia lakoni, termasuk menjadi kuli panggul di pasar. Namun, hal itu dianggapnya biasa, yang penting dapat uang halal. Purwanto tidak canggung mengingat sejak kecil sudah terbiasa bekerja. Ia pernah jualan es serta menjadi buruh di sawah. Kondisi ini selalu menghadapkannya pada situasi tanpa duit. Kesempatan unik datang lewat seorang teman. Purwanto yang masih membantu sang ayah ngelas ini, bisa berangkat ke Jepang mengikuti training kerja mengelas dan bekerja dua tahun di perusahaan pembuatan terpal di Kyushu.
Pengalaman yang amat berharga. Bahasa Kemampuan berbahasa Jepang mengantarnya melakoni pekerjaan sebagai pemandu wisatawan Jepang. Nasib mengantarnya lagi ke Jepang dan bekerja pada perusahaan pengelasan. Tahun 2001, dia pulang ke Yogyakarta. Dari hasil melanglang buana tadi, uang di kantong tetap minim. Ia pun bekerja dengan menjualkan kerajinan perak seorang perajin di Kotagede. Salah satu tempat mangkalnya adalah Malioboro. Dari sinilah, ia menimba ilmu secara otodidak. Saya banyak memerhatikan orang buat perak. Sepertinya nyaris serupa dengan pekerjaan mengelas. Bedanya hanya barang yang dilas adalah perak dan berukuran kecil, bukan besi dan berukuran besar, tutur laki-laki kelahiran Kebumen, 8 November 1973 ini.
Ia mulai berpikiran untuk membuat sendiri kerajinan perak. Kehendak dan niat yang kuat memudahkan Purwanto akhirnya mahir membuat kerajinan perak. Yang paling banyak dibikin adalah suvenir dan perhiasan, seperti gelang, kalung, dan cincin. Saya sungguh belajar cara membuat kerajinan perak dari pengalaman dan otodidak, begitu katanya. Sebuah jawaban yang barangkali sangat umum terdengar di telinga, tetapi tetap sulit dilakukan. Menurut dia, kunci utama barangkali kepepet. Purwanto mengajarkan secara tidak langsung bahwa keterampilan apa pun sebenarnya bisa dipelajari. Perkara itu nanti bisa menghasilkan uang untuk hidup atau tidak, dipikir belakangan saja. Yang penting harus ada kemauan untuk maju, walau selangkah demi selangkah. Perak kini ibarat gantungan hidup Purwanto. Karena perak yang menjalani hari-hari lebih mapan dibanding masa-masa sebelumnya....
Nyaris tidak ada kasus sejenis di dunia, dimana satu kelompok ekonom berkuasa selama hampir 40 tahun nyaris tiada henti dari 1966-2006, menentukan strategi dan kebijakan ekonomi suatu negara. Indonesia telah mengalami pergantian presiden 5 kali sejak tahun 1966, perubahan sistem dan struktur politik, pergantian pemimpin sipil maupun militer, reformasi tentara, tetapi pelaku perumus kebijakan ekonomi (Mafia Berkeley) nyaris tidak berubah selama 40 tahun. Tidak aneh jika tidak ada terobosan inovatif dalam strategi dan kebijakan ekonomi Indonesia. Patut disayangkan karena dalam periode 40 tahun terakhir, ekonomi global telah banyak mengalami perubahan ke arah yang lebih maju, terutama ekonomi kawasan Asia yang terus semakin dinamis. Sebagai konsekuensi dari kegagalan melakukan perubahan kebijakan ekonomi sejak tahun 1960-an, Indonesia akhirnya semakin tertinggal dibanding negara-negara besar lainnya di Asia.
Kelompok Mafia perumus kebijakan ekonomi Indonesia telah dipersiapkan secara sistematis oleh kekuatan luar Indonesia selama sepuluh tahun sebelum berkuasa (1956-1965) sebagai bagian dari strategi perang dingin menghadapi kekuatan progresif dan revolusioner di kawasan Asia. Kelompok tersebut dikenal dengan sebutan “Mafia Berkeley” karena kebanyakan dari generasi pertamanya lulusan Program Khusus di Universitas Berkeley, California. Di kemudian hari, alumnus dari universitas lain bergabung dalam kelompok ini, tetapi tetap menganut garis strategis yang sama. Padahal para mahasiswa Universitas Berkeley tahun 1960an terkenal progresif dan mayoritas anti perang Vietnam. Tetapi program untuk Mafia Berkeley dirancang khusus untuk orang Indonesia yang dipersiapkan untuk dikemudian hari menjadi bagian dari hegemoni global Amerika. Disebut “Mafia”, mengambil ide dari organisasi kejahatan terorganisir di Amerika, karena mereka secara sistematis dan terorganisir menjadi alat dari hegemoni dan kepentingan global di Indonesia.
Segera setelah kejatuhan Presiden Soekarno, kelompok Mafia Berkeley mengabdi selama 32 tahun kepada regim otoriter Soeharto. Banyak dari anggota dan muridnya yang menduduki posisi-posisi kunci dalam bidang ekonomi dan menjadi saluran strategi dan kebijakan yang dirumuskan oleh IMF, Bank Dunia dan Departemen Keuangan Amerika Serikat. Mafia Berkeley sekaligus berfungsi sebagai alat untuk memonitor agar kebijakan ekonomi Indonesia sejalan dan searah dengan kebijakan umum ekonomi yang digariskan oleh Washington. Garis kebijakan ini di kemudian hari dikenal dengan “Washington Konsensus”. Sekilas program Washington Konsensus tersebut sangat wajar dan netral, namun demikian dibalik program tersebut tersembunyi kepentingan negara-negara Adikuasa.
Pertama, kebijakan anggaran ketat, selain untuk mengendalikan stabilitas makro dan menekan inflasi, sebetulnya juga dimaksudkan agar tersedia surplus anggaran untuk membayar utang. Bahkan penghapusan subsidi untuk rakyat seperti untuk pendidikan, kesehatan, perumahan, UKM, dipaksakan hanya agar tersedia surplus anggaran untuk membayar utang. Pembayaran utang adalah suatu keharusan, sementara anggaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar rakyat seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dll adalah urusan belakangan. Kedua, liberalisasi keuangan untuk memperlancar transaksi global dan menjamin modal dan dividen setiap saat dapat keluar dari negara berkembang. Ketiga, liberalisasi industri dan perdagangan memudahkan negara-negara maju mengekspor barang dan jasa ke negara berkembang. Tetapi negara-negara maju sendiri melakukan perlindungan terhadap sektor industri dan pertaniannya melalui kuota, kebijakananti-dumping, export restraint, subsidi dan hambatan non-tarif.
Keempat, privatisasi atau penjualan aset-aset milik negara dimaksudkan agar peranan negara di dalam ekonomi berkurang sekecil mungkin. Dalam prakteknya program penjualan aset-aset negara tersebut dilakukan dengan harga sangat murah (under-valued) sehingga sering terjadi program privatisasi identik dengan rampokisasi (piratization), seperti diungkapkan Prof. Marshall I. Goldman dari Harvard.
Dalam prakteknya, kebijakan Konsesus Washington sering dipaksakan sekaligus kepada negara berkembang tanpa tahapan, fleksibilitas dan persiapan untuk memperkokoh kekuatan ekonomi domestik. China, yang melakukan proses reformasi ekonomi sejak 1978, menggunakan pendekatan yang kerap disebut Deng Xiaoping sebagai “crossing the river by feeling the stones”. Walaupun melakukan liberalisasi, tetapi proses liberalisasi tersebut dilakukan secara bertahap dan dipersiapkan, dengan terlebih dulu memperkuat kekuatan produktif di dalam negeri. China menempatkan liberalisasi sektor keuangan pada tahap akhir dari reformasi ekonomi. Bahkan ketika cadangan devisanya nyaris mencapai US$ 1 triliun, China tetap tidak bersedia melakukan liberalisasi penentuan nilai tukarnya.
Pada pertengahan tahun 1960-an GNP perkapita Indonesia, Malaysia, Thailand, Taiwan, China nyaris sama, yaitu kurang dari US$100 per kapita. Setelah lebih dari 40 tahun, GNP perkapita negara-negara tersebut pada tahun 2004, mencapai: Indonesia sekitar US$ 1.000, Malaysia US$ 4.520, Korea Selatan US$ 14.000, Thailand US$ 2.490, Taiwan US$ 14.590, China US$ 1.500. Ternyata bahwa kekuasaan dan peranan Mafia Berkeley nyaris 40 tahun tidak mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan mewariskan potensi sebagai salah satu negara gagal (failed state) di Asia. Kenyataannya Indonesia bukanlah the next Korea, dan bahkan bukan the next Malaysia. Setelah 40 tahun di bawah kendali Mafia Berkeley, Indonesia justru berpotensi menjadi the new Philipina.
Mafia Berkeley telah gagal membawa Indonesia menjadi negara yang sejahtera dan besar di Asia walaupun didukung regim otoriter selama 32 tahun. Selain ketinggalan dari segi pendapatan perkapita, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki distribusi pendapatan paling timpang, stok utang paling besar, serta memiliki landasan struktural dan industri yang sangat rapuh. Padahal negara-negara seperti Taiwan, Malaysia, Korea Selatan, China dan Thailand tidak memiliki sumber daya alam yang besar seperti Indonesia. Dibawah pengaruh dan kekuasaan Mafia Berkeley, utang yang besar dan habisnya kekayaan alam dan hutan yang rusak, ternyata hanya menghasilkan pendapatan per kapita sekitar US$ 1.000. dan pemenuhan kebutuhan dasar sangat minimum serta ketergantungan mental maupun finansial terhadap utang luar negeri.
Mafia Berkeley juga gagal melakukan reformasi terhadap birokrasi dan justru mendorong pegawai negeri dan ABRI untuk bertindak koruptif karena penentuan skala gaji yang sangat tidak manusiawi. Anggota dan murid Mafia Berkeley sendiri direkayasa untuk mendapatkan pendapatan yang sangat tinggi melalui penunjukan mereka sebagai komisaris di BUMN-BUMN, double/tripple billing di BI, DepKeu dan Bappenas. Dengan pendapatan yang tinggi tersebut, Mafia Berkeley tidak memiliki empati terhadap nasib pegawai negeri dan ABRI sehingga tidak berupaya melakukan reformasi penggajian pegawai negeri dan ABRI. Dengan sengaja maupun tidak sengaja, mereka mendorong pegawai negeri dan ABRI menjadi koruptor.
Kegagalan penting lainnya yang dilakukan oleh Mafia Berkeley adalah mengundang keterlibatan IMF untuk mengatasi krisis ekonomi pada bulan Oktober 1997. Keterlibatan IMF tersebut membuat krisis menjadi lebih parah. Tanpa keterlibatan IMF, krisis ekonomi akan tetap terjadi, tetapi skalanya akan relatif lebih kecil (pertumbuhan ekonomi antara - 2% sampai 0%) pada tahun 1998, tetapi keterlibatan IMF telah mengakibatkan ekonomi Indonesia anjlok luar biasa –12,8% pada tahun 1998, terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Biaya sosial ekonomis dari krisis tersebut dalam bentuk kerusuhan sosial (IMF-provoked riots), peningkatan puluhan juta pengangguran, kebangkrutan ekonomi nasional dan swasta, biaya rekapitalisasi bank lebih dari Rp 600 trilliun, serta tambahan beban utang puluhan milyar dollar masih terasa sampai saat ini. Dokter yang diminta tolong untuk menyembuhkan penyakit pasien, selain gagal menyembuhkan penyakit juga melakukan berbagai amputasi yang tidak perlu dan ternyata membebankan biaya kegagalannya kepada sang pasien.
Dalam menjawab berbagai kegagalan tersebut, anggota Mafia Berkeley biasanya menggunakan alasan klasik yang menyesatkan, yaitu akibat prilaku mantan Presiden Soeharto. Adalah betul bahwa Soeharto penuh KKN, tetapi berbagai kegagalan tersebut tidak dapat dibebankan hanya kepada Soeharto. Ketika ekonomi tumbuh lebih tinggi pada awal 1990-an, Mafia Berkeley dengan tanpa malu mengklaimnya sebagai keberhasilan mereka, tetapi ironisnya ketika krisis 1997/1998 terjadi, semua kesalahan kemudian ditimpakan kepada Soeharto. Padahal Mafia Berkeley lah yang seharusnya bertanggung jawab karena mereka yang merumuskan strategi, kebijakan dan terlibat dalam implementasinya. Banyak dari berbagai kegagalan tersebut berada pada tataran sangat teknis dan operasional yang tidak dipahami oleh Soeharto. Adalah sangat tidak bertanggungjawab dan tidak ksatria, besedia mejadi pejabat selama 32 tahun, ikut menikmati privileges dan ekses kekuasaan Soeharto, tetapi kemudian menimpakan semua kegagalan dan kesalahan kepada Soeharto, itupun baru berani setelah Soeharto tidak berkuasa.
Menjadi pertanyaan, mengapa Mafia Berkeley gagal membawa Indonesia menjadi negara yang sejahtera dan besar di Asia walaupun berkuasa selama nyaris 40 tahun? Karena strategi dan kebijakan ekonomi Indonesia yang dirancang oleh Mafia Bekeley akan selalu menempatkan Indonesia sebagai subordinasi (sekedar kepanjangan tangan) dari kepentingan global. Padahal tidak ada negara menengah yang berhasil meningkatkan kesejahteraannya dengan mengikuti model Washington Konsensus. Kemerosotan selama dua dekade di Amerika Latin(1980-2000) adalah contoh monumental dari kegagalan tersebut. Justru negara-negara yang melakukan penyimpangan dari model Washington Konsensus seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Malaysia, China, dll. berhasil meningkatkan kesejahteran dan memperbesar kekuatan ekonominya. Negara-negara yang berhasil tersebut mengikuti model pembangunan Asia Timur yang memberikan peranan yang seimbang antara negara dan swasta, serta ketergantungan utang yang minimal. Dua negara Asia, Indonesia dan Philipina yang patuh pada Washington Konsensus, mengalami kemerosotan ekonomi terus-menerus, ketergantungan utang yang permanen, ketimpangan pendapatan sangat mencolok, kemiskinan yang merajalela dan kerusakan lingkungan yang parah.
Subordinasi kepentingan rakyat dan nasional kepada kepentingan global mengakibatkan Indonesia tidak memiliki kemandirian dalam perumusan Undang-Undang, strategi dan kebijakan ekonomi. Indonesia juga tidak memiliki fleksibilitas untuk merumuskan strategi ekonomi karena terpaku pada model generik Washington Konsensus. Padahal model tersebut dirancang terutama untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi global sehingga negara-negara yang mengikutinya justru akan gagal meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Hasil tipikal dari model Washington Konsensus adalah siklus terus-menerus dari “krisis ekonomi dan akumulasi utang”, seperti yang terjadi di banyak negara Latin Amerika, Afrika dan Indonesia. Krisis ekonomi biasanya diselesaikan hanya dengan menambah beban utang yang kemudian akan kembali menjadi sumber krisis baru. Namun dari segi kepentingan ekonomi global, krisis ekonomi merupakan peluang untuk memaksa negara yang bersangkutan melakukan liberalisasi ekstrim dan privatisasi ugal-ugalan. Liberalisasi ekstrim ala Washington Konsensus sangat berbeda dengan keterbukaan bertahap dan penuh persiapan untuk memperkuat ekonomi domestik yang dilakukan oleh negara-negara Asia lainnya. Jepang, Korea, China dan bahkan Malaysia dan Thailand terlebih dahulu memberikan insentif ekspor kepada industri domestik dalam upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing. Liberalisasi dilakukan hanya setelah ekonomi domestik telah cukup kuat dan mampu bersaing di level global. Ketergantungan terhadap utang juga memungkinkan kepentingan global ikut intervensi merumuskan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah seperti Undang-undang tentang privatisasi air, BUMN, migas dsb.
Modus Operandi Mafia Berkeley
Modus operandi utama dari Mafia Berkeley adalah mengabdi kepada kekuasaan apapun konsekuensinya, tidak penting apakah pemerintahan tersebut otoriter, pelanggar hak asasi manusia, ataupun penuh KKN. Tidak ada sikap etis dan moral untuk menolak tawaran jabatan dari pemerintahan yang melanggar prinsip-prinsip demokratis dan keadilan. Dalam banyak kasus, Mafia Berkeley justru menjadi corong public relations di berbagai forum dan media untuk memperlunak dan mempermanis image pemerintahan otoriter dan represif.
Efektifitas media relations Mafia Berkeley terutama dilakukan dengan memberikan akses khusus, dalam bentuk bocoran informasi dan dokumen-dokumen rahasia kepada satu media harian dan satu media mingguan terkemuka. Diskriminasi akses informasi tersebut merupakan tindakan tidak fair dalam kompetisi pers di Indonesia. Kedua media tersebut memilik pandangan yang sangat liberal dalam bidang politik dan sosial, tetapi sangat konservatif dalam bidang ekonomi: bagaikan partai Demokrat di Amerika dalam bidang politik dan sosial, tetapi bagaikan partai Konservatif di Amerika dalam bidang ekonomi.
Pola rekruitmen Mafia Berkeley dilakukan dengan mengandalkan prinsip utama loyalitas dan feodalisme, diatas kriteria profesionalisme. Dengan prinsip utama tersebut, kepatuhan dan loyalitas anggota, murid dan cucu-murid Mafia Berkeley dapat terus dipertahankan. Kaderisasi kemudian dilanjutkan dengan memberikan kesempatan akademis di Amerika sehingga terjadi sinkronisasi dan kesamaan cara berpikir. Patut dicatat bahwa karakter anggota dan murid-murid Mafia Berkeley sangat berbeda dengan generasi pejuang kemerdekaan Indonesia seperti Hatta, Syahrir, Ali Sostroamidjojo dkk. yang semangat nasionalismenya justru semakin kuat ketika mendapat kesempatan belajar di luar negeri. Mereka juga menarik pelajaran dari sisi positif kehidupan politik dan sosial Barat dan sekaligus memahami ekses negatif dari sistem kapitalisme Barat. Sangat berbeda dengan Hatta dkk, kader-kader Mafia Berkeley yang memang “diprogram” untuk menjadi alat kepentingan global justru semakin melecehkan arti penting semangat nasionalisme dan kemandirian. Kader-kader Mafia Berkeley ini kemudian diberikan kesempatan untuk menjadi Ketua Depertemen, Dekan, ketua lembaga penelitian ekonomi, dsb. Penunjukan jabatan struktural akademis tersebut biasanya diberikan kepada kader yang lebih loyal dan patuh, dan bukan yang paling mampu secara akademik ataupun profesional. Sebagai kompensasi loyalitas, kader-kader Mafia direkayasa untuk menjadi komisaris BUMN-BUMN, walaupun terbukti kinerja BUMN selama nyaris 40 tahun dibawah pengaruh Mafia Berkeley tidak pernah menunjukkan kinerja yang menonjol. Di samping itu para kader diberikan berbagai bonus dalam bentuk perjalanan ke luar negeri, keanggotaan di berbagai komite dengan kompensasi finansial. Dengan struktur dan skala pendapatan yang berkali lipat lebih tinggi dari pegawai negeri dan ABRI, kader Mafia Berkeley merasa dirinya sangat elitis sehingga tidak memiliki empati terhadap nasib pegawai-negeri, ABRI, dan rakyat biasa.
Lembaga-lembaga akademik dan penelitian yang dikontrol dan menjadi instrumen Mafia Berkeley dikelola dengan prinsip loyalitas, feodalisme dan kepatuhan. Sumber pembiayaan utama dari lembaga-lembaga yang dikontrol Mafia Berkeley terutama berasal dari hibah dari IMF, Bank Dunia, USAID dan lembaga-lembaga kreditor internasional lainnya. Tidak aneh jika hasil penelitian dan rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga penelitian dan akademik tersebut, biasanya sejalan dan sebangun dengan rekomendasi Washington Konsensus/IMF–Bank Dunia dan policy papers USAID. Inilah salah satu mekanisme sosialisasi publik dari rekomendasi dan kebijakan Washington Konsensus/IMF-Bank Dunia. Elit politik dan masyarakat awam sering terkecoh karena diberikan kesan bahwa hasil penelitian tersebut sekan-akan independen dan netral.
Untuk memperkuat images di dalam maupun di luar negeri, Mafia Berkeley melalui lembaga-lembaga yang dikontrolnya, termasuk Departemen Teknis, biasanya memperkerjakan banyak konsultan asing yang dibiayai anggaran non-budgeter atau pinjaman/hibah dari IMF, Bank Dunia dan USAID. Para konsultan ini kemudian menjadi mesin public relation yang terus-menerus memuji kehebatan Mafia Berkeley dalam bentuk penulisan buku, artikel maupun wawancara di media massa. Inilah yang menjelaskan mengapa Mafia Berkeley mampu bertahan dan mengendalikan kebijakan ekonomi Indonesia selama hampir 40 tahun, meskipun kebijakan Mafia Berkeley telah menyebabkan krisis ekonomi paling buruk sepanjang sejarah Indonesia, ketimpangan distribusi pendapatan yang sangat besar, serta sektor finansial dan struktur industri yang sangat rapuh. Biasanya pemimpin politik negara yang kurang paham dengan modus operandi Mafia Berkeley, sering terpengaruh oleh opini-opini “bayaran” seperti itu, yang kemudian biasanya dikutip ulang oleh media harian dan mingguan yang merupakan kolaborator Mafia Berkeley. Mesin public relation Mafia Berkeley menciptakan propaganda, media yang menjadi kolaborator Mafia Berkeley kemudian mempublikasikannya, lembaga riset domestik dan konsultan asing mengamininya dan pemimpin politik pun akhirnya ikut terpengaruh.
Jika ada kebijakan Presiden atau menteri lainnya, yang bukan anggota Mafia Berkeley, yang menyimpang dari arahan Washington Konsensus/IMF–Bank Dunia, USAID, anggota-anggota Mafia dengan cepat melaporkan kepada perwakilan IMF–Bank Dunia, USAID untuk dikritik di laporan-laporan resmi lembaga-lembaga kreditor. Kritik-kritik tersebut kemudian dipublikasikan di kedua media kolaborator dalam negeri. Untuk menjaga agar arah strategis kebijakan ekonomi Indonesia sejalan dengan arahan IMF–Bank Dunia-USAID, Mafia Berkeley menyepakati penyusunan undang-undang atau peraturan pemerintah dikaitkan dengan pinjaman utang luar negeri. Dengan mekanisme seperti ini, kepentingan rakyat dan nasional Indonesia dijamin menjadi sub-ordinasi kepentingan global sehingga berbagai potensi Indonesia untuk menjadi negara besar di Asia tidak akan pernah terealisasikan. Mekanisme mengaitkan utang luar negeri dengan penyusunan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah juga memungkinkan adanya intervensi kepentingan global terhadap kedaulatan ekonomi dan politik Indonesia.
Menjadi pertanyaan apakah Mafia Berkeley masih relevan dengan tantangan yang dihadapi Indonesa saat ini? Sampai saat ini murid dan cucu murid Mafia Berkeley masih terus menjejali Indonesia dengan kebijakan Neoliberal ala Washington Consensus. Padahal perlu dicatat bahwa dalam satu dekade terakhir, Bank Dunia dan IMF –yang merupakan “Tuan” darikebijakan ekonomi neoliberal— telah mengakui berbagai kesalahannya dan telah melakukan sejumlah koreksi terhadap kebijakan mereka selama ini. Dalam berbagai kesempatan, Bank Dunia dan IMF menyatakan bahwa liberalisasi keuangan yang terlalu cepat telah meningkatkan kemungkinan suatu negara terkena krisis. Dalam publikasi terakhir Bank Dunia tentang ekonomi Asia Timur (An East Asian Renaissance: Ideas for Growth, 2007), Bank Dunia juga mengakui bahwa pemerintah harus mengambil suatu tindakan untuk mengoreksi ketidaksempurnaan pasar, terutama dengan berupaya meningkatkan skala industri domestik. Dengan kata lain, menyerahkan semuanya kepada mekanisme pasar dianggap bukan lagi merupakan pendekatan yang tepat dalam kebijakan ekonomi. Namun Mafia Berkeley dan kroninya masih terus saja menggunakan pemahaman atau semboyan lama bahwa kegagalan pemerintah lebih buruk daripada kegagalan pasar, dan dengan menyerahkan semuanya kepada mekanisme pasar, mereka juga seakan-akan telah melindungi negara dari kepentingan dan intervensi pihak-pihak tertentu. Padahal fakta sesungguhnya adalah Mafia Berkeley merupakan representasi dari kepentingan ekonomi dan finansial “Tuan” mereka di Washington.
Selain itu, kemungkinan keberhasilan murid dan cucu murid Mafia Berkeley untuk membawa Indonesia mengejar ketertinggalan dari negara Asia lainnya, juga sangat kecil karena modus operandi Mafia yang berlandaskan prinsip subordinasi dan kepatuhan global, sangat tidak cocok dengan iklim Indonesia yang demokratis pasca kejatuhan Soeharto. Mayoritas murid dan cucu-murid Mafia Berkeley juga tidak memiliki kemampuan leadership dan implementasi yang tangguh karena terbiasa didukung oleh kekuatan otoriter dan perlindungan terus-menerus dari kekuatan global. Padahal tantangan utama kebijakan ekonomi di era demokratis ini adalah leadership yang kuat dan kemampuan persuasi berlandaskan fakta. Pemimpin dituntut mampu mendemonstrasikan kepada rakyat dan DPR bahwa pilihan kebijakan ekonomi benar-benar memiliki keberpihakan kepada rakyat dan kepentingan nasional, bukan lagi dengan metode paksaan melalui penerapan berbagai peraturan layaknya era otoriter.
